Penelusuran menemukan ratusan dokumen pemerintahan daerah yang memuat data pribadi bocor ke internet, termasuk alamat, email, nomor telepon, dan sampai nomor identitas resmi. Kebocoran tersebut terjadi saat dokumen terkait izin atau tanggapan warga atas rencana lokal diunggah ke situs resmi.
Beberapa dokumen bahkan memuat nomor burgerservicenummer (bsn). Temuan ini memicu kekhawatiran soal risiko penyalahgunaan data dan mendorong langkah perbaikan di sejumlah kota dan kabupaten.
Temuan dokumen berisi data sensitif
Pencarian terfokus mengungkap ratusan berkas yang menampilkan data pribadi warga. Dari keseluruhan temuan, ada 255 dokumen yang berisi bsns warga. Pada satu berkas milik pemerintah daerah Pijnacker-Nootdorp tercatat 43 bsns warga yang memberikan pendapat tentang sebuah proyek pembangunan baru; berkas itu juga menampilkan nama, alamat, alamat email, dan kadang nomor telepon.
Salah satu insiden lain terjadi musim panas lalu, ketika pemerintah daerah Midden-Delfland secara tidak sengaja memublikasikan sebuah dokumen yang memuat nama dan alamat 133 warga yang menentang pendirian sebuah asielzoekerscentrum (pusat penampungan pencari suaka). Publikasi itu menimbulkan kecemasan di kalangan warga, sehingga pemerintah daerah segera mengganti berkas tersebut dengan versi yang dianonimkan dan mengirim surat kepada yang bersangkutan.
Risiko penyalahgunaan dan peringatan otoritas
Otoritas perlindungan data menyoroti bahwa penggunaan bsns yang tidak perlu dapat memudahkan penipuan identitas dan bentuk penyalahgunaan data lainnya. Menurut pernyataan resmi, tidak ada alasan yang sah untuk memublikasikan bsns warga dalam dokumen publik; dalam banyak kasus penerbitan semacam itu dianggap sebagai sebuah kebocoran data.
Lebih jauh, otoritas itu mencatat bahwa kebocoran data tidak hanya terjadi ketika nomor identitas muncul, tetapi juga ketika alamat atau sekadar nama warga tercantum tanpa alasan yang kuat. Data menunjukkan lonjakan laporan: tahun ini otoritas menerima lebih dari 120 pengaduan dari pemerintah daerah tentang data yang tidak sengaja dipublikasikan, sementara tahun sebelumnya tercatat 75 laporan. Organisasi pengawas menyatakan kemungkinan masalah ini lebih luas daripada yang tercatat resmi.
Upaya perbaikan dan kendala teknis
Setelah temuan diungkap, pemerintah daerah diberitahukan dan sejak itu banyak berkas telah dihapus atau sedang ditangani. Asosiasi pemerintah daerah menyatakan hasil temuan dipandang serius dan menegaskan bahwa data pribadi harus dilindungi. Namun asosiasi juga menekankan bahwa proses menganonimkan jutaan dokumen merupakan pekerjaan besar dan tidak disertai anggaran terpisah untuk tugas itu.
Sejumlah pemerintah daerah melaporkan insiden kepada otoritas perlindungan data. Pemerintah Pijnacker-Nootdorp menyebut kejadian itu sebagai kesalahan manusia; dokumen langsung dibuat tidak dapat diakses dan laporan dibuat segera setelah kesalahan diketahui.
Banyak pemerintah daerah telah mengadopsi perangkat lunak yang secara otomatis menutupi data pribadi sebelum dokumen dipublikasikan, kemudian disusul pemeriksaan manual oleh staf. Namun menurut penyedia aplikasi sistem informasi dewan, aplikasi itu hanyalah alat; penyedia tidak bertanggung jawab atas isi yang diunggah oleh pengguna. Penyedia lain tidak menanggapi pertanyaan terkait langkah pencegahan terhadap kebocoran data.
Temuan ini menunjukkan celah praktik pengelolaan dokumen publik yang memerlukan perbaikan teknis dan prosedural, mulai dari pengecekan otomatis yang lebih ketat hingga kesadaran dan pelatihan staf. Sementara itu, otoritas perlindungan data dan banyak pemerintah daerah tetap berupaya memperbaiki dokumen yang terlanjur terpampang dan menindaklanjuti laporan yang masuk.
Pekerjaan pembersihan dan peningkatan prosedur masih berlangsung di banyak wilayah, dengan upaya untuk memastikan data warga terlindungi ketika dokumen harus dipublikasikan sesuai kewajiban keterbukaan informasi.
