Di beberapa stasiun kereta utama India, kamera yang mampu mengenali wajah beroperasi secara real time, memindai kerumunan dan mencocokkan wajah dengan basis data. Instalasi seperti ini menggunakan teknologi pengawasan biometrik yang kini menjadi sorotan karena dilarang di ruang publik real-time di Uni Eropa.
Sistem tersebut terpasang di titik-titik sibuk—pintu putar, peron, ruang tunggu—dan memberi peringatan kepada aparat bila ditemukan kecocokan dengan daftar orang yang dicari atau hilang. Perusahaan Spanyol Herta Security disebut sebagai salah satu pemasok utama perangkat lunak pengenal wajah itu di India.
Penerapan di stasiun, penjara, dan tempat ibadah
Di stasiun Howrah, Kalkuta, yang dilintasi hampir satu juta penumpang setiap hari, ratusan kamera terus merekam. Sistem yang terpasang mengekstrak wajah dari video dan membandingkannya dengan kumpulan foto: orang yang dicari, tersangka, atau orang hilang. Saat ada kecocokan, polisi kereta mendapat notifikasi lokasi untuk menindaklanjuti.
Menurut mitra lokal dan dokumen korporasi, teknologi Herta dipakai di ratusan stasiun kereta di wilayah timur, di kompleks penjara terbesar di Delhi, di sebuah pusat ziarah di Ayodhya, serta di ruang kontrol kota Ahmedabad. Perusahaan sendiri mengakui teknologinya digunakan di India tetapi menolak “revelar informacion confidencial de sus clientes”.
Satu sumber dari mitra Herta di India memperkirakan lebih dari 4.000 kamera di seluruh negara sudah memakai teknologi perusahaan itu. Di jaringan kereta Eastern Railway, diumumkan 540 sistem pengenalan wajah sudah berfungsi di 143 stasiun, dengan rencana mencakup 392 stasiun dan potensi integrasi ke lebih dari 1.500 kamera di masa depan.
Aturan UE dan kontradiksi ekspor teknologi
Uni Eropa melarang secara umum sistem identifikasi biometrik jarak jauh waktu nyata di ruang publik sejak 2025, dengan beberapa pengecualian yang sangat terbatas. Empat ahli hukum Eropa menyimpulkan bahwa beberapa penerapan di India—terutama sistem di wilayah timur jaringan kereta dan program pengawasan di Ahmedabad—akan tergolong ilegal jika diterapkan di negara anggota UE.
Bagi europarlemen Brando Benifei, temuan ini memicu dilema: “Que tecnologías de vigilancia prohibidas en Europa se exporten y se desplieguen en otros lugares, como las estaciones de tren de India, evidencia un peligroso doble rasero.” Benifei menilai UE perlu mempertimbangkan pembatasan ekspor agar perusahaan tidak memasarkan sistem yang dilarang di dalam blok tersebut ke pasar luar.
Sementara itu, Herta menegaskan produknya “desarrollados conforme a los principios europeos de proteccion de datos, con independencia del mercado en el que se desplieguen”, tetapi menambahkan bahwa mereka tidak dapat mengendalikan “cómo las autoridades públicas o los integradores de sistemas implementan la tecnología en entornos concretos”.
Pembiayaan, produk, dan kritik terkait Nirbhaya Fund
Perluasan teknologi ini di India sebagian didukung anggaran publik dari Nirbhaya Fund, dana yang dibentuk setelah kasus pemerkosaan berat di Delhi 2012. Data resmi menunjukkan sekitar 50% dari dana itu dialokasikan untuk fungsi pengawasan dan kepolisian, sedangkan 31% untuk layanan langsung bagi korban dan hotline.
Herta, yang lahir di Barcelona pada 2009 dan memasarkan produk unggulannya BioSurveillance NEXT untuk “despliegues a escala de multitud”, juga menerima dana penelitian dari Uni Eropa. Sejak 2020 perusahaan memperoleh lebih dari 3,3 juta euro dari proyek penelitian, termasuk proyek FUTURE yang mendapat 2,36 juta euro 2022–2024. Proyek itu dikatakan mengembangkan analisis perilaku kerumunan dan lapisan pengenalan wajah yang tepat untuk mendeteksi ancaman dalam kerumunan.
Kritikus menilai sebagian dana Nirbhaya berujung pada pengawasan massal, bukan perlindungan langsung bagi perempuan. Praktisi hukum dan aktivis perempuan menyatakan mereka jarang melihat bukti bahwa sistem ini efektif mengidentifikasi pelaku. Seorang pengacara hak digital menegaskan, India “adopting the recognition facial… sin ninguna salvaguarda”, menunjukkan kekurangan aturan yang setara dengan proteksi data di Eropa.
Persoalan penggunaan, transparansi daftar orang yang diawasi, ambang kecocokan yang dipakai (polisi Delhi pernah menyatakan 80% dianggap identifikasi positif), serta tidak adanya mekanisme banding atas kesalahan identifikasi menjadi inti perdebatan. Dengan peningkatan pemanfaatan teknologi yang dilarang di rumah sendiri, pertanyaan soal aturan ekspor, akuntabilitas, dan dampak nyata terhadap keselamatan publik tetap mengemuka.
