Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sisa kuota internet yang sudah dibeli konsumen tidak boleh hangus dan harus tetap dapat digunakan sampai habis. Putusan ini menegaskan hak konsumen atas kuota yang telah dibayar, sehingga penyedia layanan tidak dapat menghilangkan akses tanpa sisa kuota tersebut tersalurkan. Majelis konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk pengemudi ojek online Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari, dan dosen sekaligus advokat Rega Felix. Keputusan ini dipandang oleh beberapa pihak, termasuk Dave Laksono, sebagai langkah positif dalam memperkuat perlindungan konsumen.
Pokok putusan dan penegasan MK
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kuota internet yang telah dibeli pemakai harus tetap dapat dimanfaatkan sampai habis. Putusan itu menyatakan bahwa praktik hangusnya sisa kuota tidak sejalan dengan prinsip hak konsumen atas barang dan jasa yang telah dibayar. Dengan kata lain, pembelian kuota membawa hak penggunaan yang tidak boleh dicabut secara sepihak oleh penyedia layanan ketika masa aktif berakhir. Dalam amar putusan, MK mengabulkan sebagian permohonan para pemohon yang menyorot praktik hangusnya sisa kuota. Keputusan ini menempatkan batasan terhadap praktik komersial yang sebelumnya memungkinkan sisa kuota menjadi tidak dapat dipakai lagi setelah jangka waktu tertentu, tanpa pengembalian atau kompensasi kepada pelanggan.
Permohonan yang diajukan pemohon
Para pemohon yang kasusnya dipersoalkan berasal dari berbagai latar belakang: Didi Supandi sebagai pengemudi ojek online, Wahyu Triana Sari yang berprofesi sebagai pedagang kuliner daring, serta Rega Felix yang dikenal sebagai dosen dan advokat. Ketiganya menuntut agar aturan atau praktik yang menyebabkan sisa kuota hangus dinyatakan bertentangan atau tidak sesuai dengan hak konsumen. MK, setelah mempertimbangkan argumen yang diajukan, memutuskan mengabulkan sebagian dari permohonan tersebut. Rincian teknis dan lingkup pengabulan disebutkan dalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis konstitusi.
Dampak terhadap konsumen dan penyedia layanan
Putusan ini berimplikasi langsung pada hubungan konsumen dan penyedia layanan telekomunikasi. Dengan adanya ketegasan bahwa sisa kuota harus dapat digunakan sampai habis, konsumen mendapatkan perlindungan lebih jelas atas produk digital yang mereka beli. Sementara itu, penyedia layanan perlu meninjau praktik komersial dan mekanisme administrasi kuota agar sesuai dengan ketentuan baru yang ditetapkan oleh MK. Bagi konsumen, keputusan ini berarti pengurangan risiko kehilangan nilai pembelian secara sepihak. Bagi penyedia layanan, putusan ini menjadi pengingat agar syarat dan ketentuan pemakaian kuota disusun dengan memperhatikan hak pengguna dan kepatuhan pada ketentuan konstitusional yang telah ditetapkan.
Respons publik dan langkah ke depan
Keputusan MK dipandang sebagian pihak sebagai langkah maju dalam perlindungan konsumen digital. Pengguna layanan diharapkan mampu menuntut haknya bila masih ditemukan praktik hangusnya sisa kuota di lapangan. Selanjutnya, implementasi putusan memerlukan tindak lanjut administratif dan teknis dari para pelaku industri untuk menyesuaikan produk, syarat layanan, serta sistem penagihan agar sejalan dengan ketentuan bahwa sisa kuota tidak boleh hangus. Putusan ini menegaskan bahwa hak atas barang dan jasa digital yang dibayar harus dihormati, dan membuka ruang bagi penguatan perlindungan konsumen di era layanan berbasis data.
